Hari Pers, DPD LDII Magelang Ingatkan Netralisasi Media dan Ajak Warga LDII Bijak Bermedia

Sawangan - Magelang (9/2). Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2024 ini sangat spesial dikarenakan berdekatan dengan terlaksananya Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden. Momentum ini digunakan DPD LDII Magelang untuk mengingatkan insan pers dan warga LDII untuk bisa bijak bermedia.

"Dalam pemilu ini insan pers harus terus memegang teguh kode etik jurnalistik dalam segala pemberitaan yang berkaitan dengan proses dan pelaksanaan Pemilihan Umum," ungkap Ketua DPD LDII Magelang, KH. Modrik Santoso, S.Pd., MM.Pd.

"Warga LDII juga harus bisa menggunakan media sosial dengan bijak dan memegang asas pemilu Luber dan Jurdil," pesannya.

Hari Pers Nasional 2024 bertepatan dengan masa Pemilu, yang tentu mengakibatkan kerentanan keberpihakan. Pasalnya, para konglomerat pemilik media bukan hanya menciptakan konglomerasi media, namun sekaligus menjadi elit partai bahkan mendukung para capres dan cawapres.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum DPP LDII KH. Ir. Chriswanto Santoso, M.Sc., mengomentari Hari Pers Nasional 2024 yang mengangkat tema "Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa". Hari Pers yang jatuh pada 9 Februari merupakan tanggal pembentukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 1946. 

“Tema HPN tahun ini sangat pas dengan momentum Pemilu. Pers memiliki kewajiban mengawal transisi kepemimpinan nasional, sebagaimana tugas pers sebagai tiang keempat demokrasi. Dengan demikian pers harus melihat Pemilu dengan jernih, tanpa kepentingan tertentu,” tegas KH Chriswanto. 

Menurut KH Chriswanto, ranah ideal di mana pers harus bekerja keras adalah memantau pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Baik terhadap parpol yang didukung maupun yang tidak mereka dukung. 

Ia pun pun menyebutkan pelanggaran yang berpotensi terjadi dalam Pemilu, seperti kampanye di luar jadwal pemilu, memberikan keterangan palsu laporan dana kampanye, pemasangan alat peraga kampanye tak sesuai ketentuan, penggunaan fasilitas atau anggaran pemerintah untuk kampanye, memalsukan data pemilih, menggagalkan pemungutan suara, memberikan suara lebih dari satu kali, memaksa seseorang memberikan suara, politik uang, memanipulasi hasil pemungutan suara, hingga keberpihakan aparatur negara terhadap peserta pemilu.

Menanggapi Pemilu 2024, Ketua DPP LDII Bidang Komunikasi, Informasi, dan Media (KIM) Rulli Kuswahyudi mengatakan, Pemilu 2024 adalah momentum bagi generasi muda untuk belajar politik, belajar mengenai demokrasi dan juga belajar komunikasi, bagaimana penggunaan media massa dan media sosial yang dilakukan para capres dan caleg.

Belajar politik dan komunikasi dalam Pemilu menurut Rulli juga sekaligus belajar tentang perjalanan bangsa. Dengan demikian mereka tidak menjadi korban manipulasi informasi, pemelintiran sejarah, propaganda hitam, dan hoaks sebelum menentukan pilihannya. (dana)